DEMOKRASI
TERPIMPIN
UNTUK
MEMENUHI MATA KULIAH SEJARAH EKONOMI
DI
SUSUN OLEH :Agus Wahid Moh Zen
Semester:
vi (enam)
SEKOLAH
TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP)
SETIA BUDHI RANGKASBITUNG
STATUS
TERAKREDITASI BAN-PT DEPDIKNAS
Jl.
Budi utomo no. 22 L telp (0252) 206715 Rangkasbitung 4231
BAB I
PENDAHULUAN
Latar
belakang
Sejarah ekonomi Indonesia merupakan sebuah disiplin
yang berkembang pesat, oleh berbagai penerbit yang menampilkan bukti-bukti yang
telah di gali dan wawasan baru, surpai-surpai terhada riteratur menunjukan pada
kita bagai mana para digma- digma selalu ditangtang, bagaimna kuintifikas
semakain diterapkan untuk mencapai analisis yang lebih akurat, dan bagaiman
berbagai tempat riset baru yang menarik, riset baru dan menarik semakin dibuka
,tujuannya itu untuk menggali tema-tema kunci dalam sejarah ekonomi modern
indinesia sebagaiman seperti yang sedang berkembang saat ini.meskipun telah
banyak di tulis mengenai sejarah ekonomi namun berbagai pengertiannya mencakup
tidak hanya suatu sejarah ekonomi regional dari suatu pulaow saja.dalam bukunya
mengenai sejarah ekonomi dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan kekuasan barat
.
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959,
maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi
Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh
pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama
dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan
ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan
ekonomi Indonesia, antara lain :
a. Devaluasi
yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang
kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp
100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b. Pembentukan
Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia
dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi
perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400
c. Devaluasi
yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp
1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah
lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih
tinggi.Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah
meningkatkanangkainflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter
itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat
pengeluaran-pengeluarannya.Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang
dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan
Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi
dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa
Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun
bidang-bidang lain.
BAB
II
PEMBAHASAN
Demokrasi
terpimpin
Gejolak ekonomi
Kontitusi hasil pemilu tahun 1955 itu tidak berhasil
menyusun Undang – Undang dasar baru sebagai pengganti Undang – Undang dasar
senmentara (UUDS), dan ketik berhasilan itu adalah karna adaya perbedaan
pendapat, presiden sukarno selanjutnya meminta kepada panitian kerja dewan
perwakilan agung (DPA) Agar isi pidato tersebut menjadi garis-garis haluan
negaara (GBHN).Dekrit persiden 5 juli 1959 tidak saja mendapatkan sambutan baik
dari masyarakat yang hampir 10 tahun dalam ke goyahan jaman zaman liberal
mendabakan kesetabitas politik, juga di benarjan dan perkuat oleh mahkamah
agung.lima hari setelah dikrit presiden, cabinet karya di bubarkan dan pada 9
juli 1959 di ganti dengan cabinet kerja.setelah terbentukanya cabinet kerja
pada 22 juli 1959 dan soekarno membentuk dewan pwrtimbangan agung(DPA), dalam
sidangnya pada bulan September 1959, DPAdengan suara bulat mengusulkan pada
pemerintah, agar pidato presiden soekarno itu tanggal 17 agustus 1959,
selanjutnya dengan penetapan presiden No. tahun 1959 tagal 31 desember 1959 di
bentuk Majlis apaermusyawaratan Rakyat Sementara(MPRS).dan demokrasi terpimpin di dominasi oleh kepribadian
soekarno walowpun keputusaannya itiu di ambil secara bersama-sama dengan
pimpinan angkatan bersenjata, lembaga-lembaga demokrasi terpimpin lainnya
segera di umumkan, pada bulan juli 1959 Dewan Nasional dan di bentuk dewan
perwakilan agung yang di sebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada
pidatonya pada hari kemerdekaan taanggal 17 agustus 1949, sukarno menguraikan
ediolologi demokrasi terpimpinnya.dan sosialisme ala Indonesia, ekonomi
terpimpin, dan kpribadian Indonesia.
Catalog dalam
terbitan,Dobin Kristine, Gejolak ekonomi ,kebangkitan islam, dan gerakan padre,Kuminitas
bamboo,Maret 2008(xii-420 hlm14x21cm)
Sistem Ekonomi Keungan
Pada saat mulai terjadinya kekacoan ekonomi
sehubungan sehubungan dengan masa demokrasi terpimpin ini. Dalam rangka
mengendalikan imflasi , maka pada tanggal 25 agustus 1959 mata uang di
evalualisikan dengan 75%, suatu peredaran moneter di perintahkan dengan
menurunka semua nilai rupiah ung kertas Rp.500,00 dan Rp.1.000,00 menjadi
sepersepuluh dari nominalnya, soekarno sendiri nampaknuya sudah mengilhami
langkah-langkah deflasi itu, dan
terutama sekali para pengusaha oranng-orang cina dan pribumi sangat terpengaruh.bagai
manapun juga, beberapa panglima daerah tidak bersedia menjalankan
tindakan-tindadakan tersebut secara sepenuhnya, kebijakan ekonomi menjadi
tragis dan lucu dengan di cengangkan adanya rencana pembangunan delapan tahun,
pada akhir 1960.ternyata pembangunan itu hanya sekedar omong kosong saja yang
sangat besar dengan ritual yang besat dengan di bagi menjadi 17 bgaian,delapan
jilid, dan 1945pasal pernyataan untuk melambangkan pernyataan kemerdekaan.
Dengn adanya campur tangan pihak tentara dalam perekonomian juga semakin
meningkat, pada bulan mei 1959 orang- orang asing dilarang melakukan
perdagangan di pedesaan.
Sejara
Indonesia Moseren ,Cetak kedelapan-maret 2005,Cetak kesembian- November 2007
Di
terbitkan dan di cetak oleh
GAJAH MADA UNIVESRSITY PRESS
Anggota IKAPI,0706116-C2E,ISBN 979-420-187-1
DEMOKRASI TERPIMPIN
1957-69
Untuk
merencanakan pembangunan ekonomi di wilayah cabinet karya, pada tahun 1958 di
buat undang –undang mengenai pembentukan
dewan perancang nasional yaitu Undang – Undang No. 80/1958. Menurut pasal
undang-undang ini , tugas dewan perancang nasional adalah
a) Mempersiapkan
rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana (pasal 2)
b) Menilai
penyelanggaraan pembangunan itu (pasal
3)
Berdasasrkan Undang-Undang No. 80 tahun 1958 ini, pada tanggal 1958, di
keluarkan pemerintah no.2 tahun 1958, yang mengatur susunan dewan perancang
nasional.pada tahun 1963 dewan perancang nasional berganti nama dan statusny
menjadi Badan Perancang Nasional (Beppenas) yang dipimpin oleh presiden
soekarno.Beppenas mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan jangka panjang
dan rancana tahunan baik nasional maupun daerah, mengawasi laporan pelaksanaan
pembangunan, dan menyiapkan dan menilai Mandataris untuk MPRS.Dan kekacoan
polotik pada tahun 1959 terjadi bersamaan dengan kekacoan ekonomi ,yang
melahirkan imfasi .dalam rangka membendung imfalasi di keluarkan peraturan
pemerintah pengganti Undang-Undang No.2 tahun 1959 yang mulai berlaku mulai
tanggal 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pagipagi.Selain kebijakan menurunkan
imflasi juga di keluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.3
tahun 1959 tentang pembekuan simpanan pada Bank-Bank bertujuan intuk mengurangi
banyaknya uang yang beredar.Hal-Hal yang sangat merugikan keuangan negara,
antara lain adalah perdagangan ekspor impor dan perdagangan dalam negri ,
akibat bejikan utama pemerintah moneter terjadinya kerusakan ikuiditas.
SEJARAH NASIONAL
INDONESIA VI ,Zaman Jepang Dan Zaman Repoblik Indonesia,Penerbit( balai pustaka
)Tahun 2008
Ekonomi
Terpimpin
Apa sebenarnya tujuan daripada ekonomi terpimpin
itu? Tujuannya ialah “masyarakat yang adil dan makmur” berdasarkan pancasila
dank arena itu ekonomi terpimpin hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.Ada
sebagian orang berpendapat, bahwa ekonomi terpimpin itu merupakan tujuan.
Apa ciri-ciri ekonomi terpimpin?
1. Ada tujuan
yang hendak di capai
2. Ada
penguasaan secara keseluruhan
3. Ada
pemusatan penguasaan secara sentral
4. Cara
pelaksanaannya di teteapkan dengan rencara-rencana.
Tujuan itu mengarahkan segala tindakan ekonomi
kepada satu jurusan yang sama. Dalam ekonomi terpimpin Indonesia kita temukan
prinsip yang di jadikan dasar, yaitu:
1. Adil
dan makmur
2. Hak
milik perorangan atas factor-faktor produksi (yang tidak termasuk industry
berat) di akui dan di nyatakan mempunyai fungsi social
3. Tidak
di benarkan adanya perbudakan atau exploitation de I’home par I’homme.
4. Tidak
ada kecemasan terhadap hari tua dan saat tak mampu bekerja
5. Kekayaan
umum yang berlimpah-limpah di gunakan untuk kepentingan umum.
Istilah ekonomi terpimpin ini tidak di gunakan lagi,
karena mengingatkan kita pada masa orde lama.Lebih banya kita jumpai istilah
ekonomi berencana dan ekonomi terarah. Kita memepunyai rencana ekonomi yang
menyeluruh yang di kenal dengan nama Pola Pembangunan Nasional Semesta
Berencana yang di susun oleh Depernas dan kemudian di sahkan melalui ketetapan
MPRS No. II/MPRS/60.Dalam ketetapan ini di tetapkan rencana pembangunan yang
dilakukan secara menyeluruh, serta penyelenggaraannya di kuasai dan di atur
secara sentral dari pusat.
Dalam amanat presiden soekarno di muka siding umum
MPRS ke III pada tanggal 11 april 1965 di tegaskan bahwa pola pembangunan itu
sudah tidak tepat lagi dan tidak cocok lagi dengan tuntutan zaman dan
perkembangan revolusi kita pada tingkat sekarang, maka oleh sebab itu harus di
sesuaikan dengan Deklarasi Ekonomi (Dekon) dan tavip serta tingkat perkembangan
revolusi Indonesia.
Kita boleh merubah dan kita boleh menyesuaikan, tapi
satu yang pasti, bahwa kita tidak boleh merubah dan memodulir kepribadian kita
sendiri.
Untuk dapat membuat rencana yang baik dan yang dapat
di laksanakan perlu terlubih dahulu di adakan inventarisasi dari “resources”
yang ada pada kita. Perlu kita ketahui terlebih dahulu kapasitas-kapasitas yang ada di masyarakat.
“resources” itu bukan saja modal tetapi terdiri juga dari tenaga-tenga manusia
antara lain tenaga pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknik, tenaga administrasi,
tenaga kasar dan sebagainya.
Berdasarkan resources yang materil, mental dan
spiritual di susun lah rencana yang bisa di capai.Rencana itu harus cukup
realistis tidak boleh terlampau muluk-muluk, dan harus cukup memberi dorongan
atau spirit kepada masyrakat, tetapi juga tidak boleh terlalu rendah sehingga
dapat di capai dengan mudah.
Sistem Ekonomi Indonesia. Drs. Niam Sovie,
Universitas Terbuka 1995.
Pengantar Ekonomi & Ekonomi Pancasila.
Prof.Dr.H. Rochmat Soemiro, S.H
Perdagangan
Dan Pengkreditan Luar Negeri
Ekonomi Indonesia bersifat agraris, karena lebih
kurang 80% dari penduduk hidup dan berkecimpung dalam bidang pertanian.
Sebagian hasil pertanian atau perkebunan yang di hasilkan setiap tahunnya di
jual dan di ekspor keluar negeri untuk memperoleh devisa atau valuta asing guna membeli atau mengimpor
barbagai bahan baku dan barang konsumsi yang belum dapat di hasilkan di
Indonesia. Oleh karena itu, untuk dapat mengimpor kebutuhan-kebutuhan dari luar
negeri adalah mutlak, neraca perdagangan kita dengan luar negeri harus
menunjukan trems of trade yang menguntungkan.Apabila itu belum tercapai,
terpaksalah di cari bantuan, atau juga di sebut kredit luar negeri, supaya
dapat membiayai impor.Hal ini membawa konsekuesi yang tidak di inginkan oleh
pemerintah yang terpaksa membuat utang-utang di luar negeri.
Suatu Negara pada umumnya tidak bersedia mengikat
perjanjian perdagangan dengan Negara lain apabila Negara kreditor itu tidak
melihat adanya prospek komersial yang menguntungkan bagi negaranya sendiri, dan
apabila tidak di lakukan juga ikatan perdagangan yang pada tahap pertama tidak
bersifat komersial dengan Negara peminjam. Hal demikian itu hanya terjadi
dengan syarat-syarat politik tertentu, maupun dengan tujuan-tujuan komersial
jangka panjang, misalnya dengan harapan bahwa Negara peminjam itu di kemudian
hari akan menjadi Negara pelanggan dari barang-barang yang di ekspor dari
Negara itu. Akan tetapi, jika titik beratnya lebih bersifat polotis, bantuan
yang di berikan juga dengan harapan bahwa Negara peminjam itu dapat di masukan
dalam pengaruh politiknya.Apabila suatu Negara terpaksa melakukan peminjama di
luar negeri, harus di usahakan sekuat tenaga, dan dalam waktu
sesingkat-singkatnya utang-utangitu segera di lunasi agar Negara itu tidak
termasuk perangkap ekonomi atau politik dari Negara peminjamnya.Kredit-kredit
luar negeri boleh di terima untuk pembangunan dan perluasan aparat produksi nasional
sehingga dapat memperbesar volume komoditas ekspor guna membayar utang-utang
luar negeri dan kepentingan lainnya.
Politik luar negeri
pada masa demokrasi terpimpin di bidang perdagangan dan pengkreditan
memiliki kecenderungan untuk menerapkan ajaran marxisme yang berstandar kepada
prinsip realitas yang ada dalam masyarakat dan aktifitas politiknya di
sesuaikan dengan realitas yang di temukan. Disinilah letak sumber pengertian
dan latar belakang tindakan-tindakan pemerintahan soekarno selama demokrasi
terpimpin itu mengenai pengkreditan luar negeri di landasi dengan konsep
meng-arragement dan readjustment dengan negara-negara kreditor yang berlaku
secara internasional.Namun, di satu pihak masyarakat Indonesia yang baru
merasakan kemerdekaannya justru beranggapan bahwa utang luar negeri identic
dengan penghasilan.
Politik ekonomi sangat rentan terhadap bahaya yang
berupa insolvensi internasional dari suatu Negara karena suatu Negara dapat di
tarik kedalam suatu blok, fakta, atau lingkungan pengaruh. Salah satu peristiwa
yang berkenaan dengan ini dapat di cermati pada peristiwa konfrontasi Indonesia
terhadap Malaysia.Demikian juga politik ekonomi berkenaan bantuan yang di
terima RI dari RCC melalui perdagangan bilateral atas dasar government to
government (G to G).dalam perdagangan G to G ini, RRC memperoleh keuntungan
politik di samping keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Sebagai contoh dapat
di sebutkan di sini perdagangan karet. Ekspor karet indinesia ke RRC di
selenggarakan dengan check price yang
sangat rendah, dan oleh RRC di atur sedemikian rupa sehingga karet itu
jatuh di singapura dengan harga local sampai berselisih 5-6 $ sen per lbs, dan
setelah di olah disana menjadi karet yang lebih baik mutunya barulah di kirim
ke RRC atau hongkong sebagai bahan baku. Dari bahan baku ini di buat ban mobil
di RRC. Dalam hubungan ini, bahwa satu-satunya fasilitas untuk mengolah karet
rakyat yang di kirim dari Indonesia itu pada masa konfrontasi hanya sampai pada
batas perairan territorial singapura, disana sudah siap kapal untuk menampung
karet itu untuk di masukan kesingapura, sedangkan kapal yang dating dari
Indonesia itu meneruskan perjalanannya ke hongkong dengan muatan karet Malaya
yang lebih baik mutunya.
Transaksi karet yang menggambarkan
transaksi-transaksi karet rakyat Indonesia dengan RRC pada hakikatnya adalah
pembelian bahan baku yang murah oleh RRC, kemudian di jual kembali sebgai barang
jadi yang mahal ke Indonesia yang di sebut bantuan luar negeri. Dalam hal ini
yang di sebut bantuan pada hakikatnya adalah hasil keuntungan RRC dari
pembelian karet rakyat Indonesia.Kebijakan perdagangan dan perkreditan luar
negeri yang di lakukan oleh pemerintah demokrasi terpimpin, terutama selama
tiga tahun terakhir telah membawwa Negara republic Indonesia kedalam lingkungan
pengaruh politik RRC sampai titik kulminasinya dalam pemberontakan G-30-S/PKI.rangka
usaha untuk membiayai proyek-proyek presiden / mandataris MPRS, presiden
soekarno mengeluarkan instruksi presiden No.018 tahun 1964 dan kepuusan
presiden No.360 tahun 1964, yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai perhmpunan
dan penggunaan “dana-dana revolusi”. “dana revolusi” tersebut pada mulanya di
peroleh dari pungutan uang call SPP dan dari pungutan yang dikenakan pada
pemberian izin impor dengan deffered payment. Yang dimaksud dengan deferred
payment ialah semacam impor yang di bayar dengan kredit (kredit berjangka 1-2
tahun) karena tidak cukup persediaan devisa. Sekitar permulaan tahun1964,
menteri urusan banj sentral, jusuf muda dalam, telah mengemukakan kepada
presiden, “bahwa penghimpunan dan pengeluaran dana itu akan lebih memeperhebat
laju inflasi yang mempunyai akibat tidak baik bagi keuangan Negara”. Namun,
presiden soekarno tetap pada kehendaknya untuk mengimpun dana itu serta
menyatakan bahwa ia tidak takut kepada inflasi. Pada waktu itu persediaan
devisa menipis sekali. Jika pemerintah mengimpor atas dasar pembelian tunai,
barang-barang yang masuk sangat sedikit, untuk menjaga kebutuhan dalam negeri
di putuskan untuk mengimpor atas dasar kredit.
Akan tetapi, dalam praktik, barang-barang yang di
impor dengan menggunakan deferred payment khusus itu adalah barang-barang yang
tidak membawa manfaat bagi rakyat banyak, bahkan sebaliknya merupakan
brang-barang yang sudah di jadikan bahan spekulasi dalam perdagangan, misalnya
scooter dan barang-barang luks lainnya. Jumlah izin impor dengan amerika bagi
barang yang di impor dengan deferred payment khusus ini importer harus membayar
antara Rp.250,00 – Rp.1000.00 (uang lama) untuk dana revolusi selain harus
membayar dengan valuta asing dalam jumlah tertentu. Pada umumnya yang mendapat
izin deferred payment ini adalah importer yang di sponsori oleh presiden
soekarni sendiri. Akibat kebijakan kredit luar negeri ini utang-utang Negara
semakin meningkat, sebaliknya ekspor semakin menurun.
Utang luar negeri di bayar dengan kredit baru atau
melalui penangguhan pembayaran. RI tidak mampu lagi membayar tagihan-tagihan
luar negeri, yang mengakibatkan adanya insolvensi nasional. Oleh karena itu,
sering terjadi bahwa beberapa Negara menyetop impornya ke Indonesia karena
utang-utang tidak di bayar. Di dalam negeri, kondoso itu sangat mengganggu,
menghambat, atau mengacaukan produksi, distrubusi, dan perdagangan serta
menimbulkan kegelisahan di kalangan penduduk.“dana revolusi” itu di gunakan
untuk membiayai proyek-proyek mandataris MPRS dan proyek-proyek yang di restui
oleh presiden soekarno. Menteri bank sentral, Jusuf muda dalam, diberikan kuasa
untuk mengelola “dana revolusi” itu. Salah satu tindakan yang dilakukan olehnya
ialah memberikan kredit dari dana itu kepada orang lain atau
perusahaan-perusahaan dengan rente tertentu agar jumlah dana bertambah terus.
Kepada peusahaan-perusahaan yang bukan sektor produksi pun diberi kredit khusus
dari “dana revolusi” yang pemberiannya menyimpang dari pemberian kredit biasa
yang melalui syarat-syarat perbankan, sampai kira-kira mencapai jumlah Rp338
miliar (uang lama).
Prosedur penggalangan pengelolaan dana revolusi yang
kurang tepat dapat berakibat mengacaukan ekonomi dan peredaran uang. Tidaklah
mengherankan jika inflasi itu meningkat sampai sedemikian tingginya karena
pemerintah sama sekali tidak mengindahkan jumlah uang yang beredar. Kekacauan
semakin hebat lagi sejak dikeluarkan keputusan Menteri Keuangan RI No.1/M 1961
tanggal 6 Januari 1961,yang menentukan, bahwa neraca Bank Indonesia tidak boleh
lagi diumumkan. Sementara itu, dengan keputusan Perdana Menteri No.85/PM/1964
tertanggal 4 Mei 1964, Bank Indonesia diizinkan untuk mengadakan penyertaan
modal dalam perusahaan-perusahaan.
Di keluarkannya keputusan tersebut berdampak luas
terhadap masyarakat, misalnya:
1. Bank
Indonesia sebagai bank sentral tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai
pengatur peredaran uang.
2. Neraca
Bank Indonesia tidak dapat diketahui oleh rakyat lagi.
3. Neraca
Bank Indonesia yang tidak di umumkan itu mendorong usaha-usaha spekulasi dalam
bidang ekonomi dan perdagangan.
Aspek Keuangan
Daerah. Dr.Hj. Eny Rochaida, SE., M.Si
Buku Ekonomi 2. Suradjaiman
Pada saat lahirnya orde baru (1966) ekonomi
Indonesia masih dalam taraf transisi, sebab masih berlaku system ekonomi Indonesia
dengan ekonomi terpimpin (zaman soekarno). Proses perkembangan jearah ekonomi
terpimpin kurang cocok bagi bangsa Indonesia, hal ini antara lain karena:
1.
Ekonomi terpimpin tidak mempunyai atruran-aturan yang jelas,demikian kata
Nugroho Notosusanto (praktek ekonomi terpimpin presiden soekarno sebagai
ekonomi liar, karena berjalan tanpa aturan-aturan yang jelas).
2.
Ekonomi terpimpin merupakan pencerminan dari konsep deklarasi ekonomi (DEKON)
yangmenyatakan bahwa menciptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan
demokratis yang bersih dari sisa-sisa feodalisme dan mencapai tahap-tahap
ekonomi sosialis Indonesia tanpa adanya penghisapan manusia oleh manusia.
3.
Menurut Tobing yang di edit oleh Abdulah madjid dan sri edi swasono menjelaskan
bahwa seiring dengan system demokrasi terpimpin di bidang politik, maka di
bidang kehidupan ekonomi organisasi sosio ekonomi masyarakat berpedoman kepada
orde ekonomi terpimpin yang sejiwa dan sebangun dengan system demokrasi
terpimpin.
4.
Ekonomi terpimpin tidak konsekuen dalam control penerapan pasal 23 UUD tentang
fungsi dari DPR pada pertanggung jawab pada anggaran belanja Negara. Hal ini di
sebabkan kekuasaan presiden yang terlalu besar.Sehingga pertanggung jawaban /
control / persetujuan hanya “formalitas” yang tak sesuai dengan UUD ’45.
5.
Menurut Anne Booth dan Peter Mc. Cawley labilitas perekonomian yang terjadi
tahun 1958 dan 1965 di bidang kebijaksanaan fiscal dan moneter pada waktu itu
telah menimbulkan akibat jangka panjang yang bersifat negatif.
6.
Dengan pengalaman-pengalaman yang membarika interpretasi yang keliru, maka
ekonomi terpimpin (bung Hatta) Das Soleen dan Das Sein tidak senada dan jauh
berbeda maka ekonomi terpimpin yang dapat mengingatkan kita pada pelaksanaan
orde lama.
Perekonomian Indonesia
(Dalam Lintasan Sejarah). Achmad Munif, SE., MM
Ekonomi Mikro
(Pengantar Ilmu Ekonomi 1). Bayu Pramutoko, SE., MM
