sej. per.eko.fitriani.

Kemerdekaan tidak Menghasilkan Kemakmuran

Sebagai salah satu Syarat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Sejarah Perekonomian.

Disusun oleh   : Fitria Indriani

Program studi  : Sejarah

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

Jl. Budi Utomo No.22 L Komplek Pendidikan Rangkasbitung

2013-2014.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi.Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah.Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut. (Jamiat Yudi. 2007. Ekonomi. Jakarta: PT Bintang Ilmu)

Indonesia akhirnya merdeka, tetapi dibandingkan dengan masa pendudukan jepang dan tahun-tahun revolusi, keadaan lebih baik bagi sebagian besar rakyat Indonesia.Kemerdekaan tidak menghasilkan kemakmuran umum yang diharapkan banyak orang. (Riceklefs, M,C. 2005. Sejarah Indonesia Modern.Yogyakarta:UGM)

1.2  Rumusan Masalah

1)      Bagaimana keadaan ekonomi Indonesia setelah merdeka?

2)      Mengapa pada zaman demokrasi liberal yang diutamakan kemakmuran perorangan?

3)      Apa isi dari Osamu Seirei No 31?

1.3  Tujuan

1)      Kita bisa mengetahui keadaan ekonomi Indonesia setelah kemerdekaan

1)      Mengetahui alasan mengapa pada zaman demokrasi liberal yang diutamakan kemakmuran perorangan

2)      Dan kita juga bisa mengetahui isi dari Osamu Seirei No 31

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Keadaan Ekonomi Indonesia setelah merdeka

Indonesia akhirnya merdeka, masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsaindonesia setelah pendudukan jepang dan revolusi sangatlah besar.Perkebunan-perkebunan dan instalasi-instalasi industry diseluruh penjuru negeri rusak berat.Mungkin yang paling penting ialah bahwa laju pertumbuhan penduduk meningkat lagi.Produksi pangan meningkat, tetapi tidak cukup. Produksi beras pada tahun 1956 adalah 25% lebih tinggi dari pada produksi pada tahun 1950, tetapi sejumlah besar impor masih tetap diperlukan. Pertanian banyak menyerap tenaga kerja baru dengan membagi pekerjaan diantara sejumlah buruh yang jumlahnya meningkat terus. Akan tetapi banyak dari mereka yang berduyun-duyun kekota yang tumbuh secara cepat sekali.

Gaji yang rendah dan sangat dipengqaruhi inflasi, ketidak efisienan, salah urus, dan korupsi kecil-kecilan menjadi sangat biasa, dan birokrasi yang tidak praktis ini menjadi semakin tidak mampu untuk melaksanakan apa-apa.

Pemulihan ekspor Indonesia berlangsung lambat, minyak penghasil devisa terbesar ke dua setelah karet adalah yang paling besr harapannya untuk jangka panjang. Pada umumnya program-program infrastruktur pemerintah yang sangat penting untuk sektor ekspor (seperti jalan raya, pelabuhan, pengendalian banjir, irigasi, dan kehutanan) memburuk, dan nilai tukar buatan mendistriminasikan para pengekspor.

Dibidang ekonomi pada umumnya kepentingan-kepentingan non-indonesia tetap mempunyai arti yang penting. Shell dan perusahaan-perusahaan Amerika, Stonvac dan Caltex mempunyai posisi yang kuat dibidang industry minyak, dan sebagian besar pelayanan antar pulau berada di tangan perusahaan pelayaran KPM belanda (Koninklitke Pketvaart Muatschappij). Perbankan di dominasi oleh perusahaan-perusahaan belanda, inggris, dan cina, dan orang-orang cina juga menguasai kebanyakan kredit pedesaan.Tampak  jelas bagi para pengamat yang mengetahui bahwa bangsa Indonesia secara ekonomi tidak merdeka, suatu kenyataan yang mendukung radikalisme pada akhir tahun 1950-an.

Dengan lambatnya pemulihan ekonomi dan perluasan pengeluaran pemerintah, maka tidaklah mengherankan bahwa inflasi dari masa perang dan revolusi terus berlanjut.Semua sector kemasyarakatan menderita sampai tingkatan tertentu dari kenaikan harga. Para pegawai yang di gaji dan para buruh upahan sangat berpengaruh, sedangkan para tuan tanah, para pejabat desa yang di beri sebagai pengganti gaji, dan para petani produsen berasrelatip di untungkan. Dibandingkan dengan masa pendudukan jepang dan tahun-tahun revolusi, keadaannya lebih baik bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi kemerdekaan tidak menghasilkan kemakmuran umum yang di harapkan banyak orang.(Ricklefs.M.C. 2005.Sejarah Indonesia Modern.Yogyakarta : UGM)

B.     Perekonomian disusun sebagai  usaha bersama

Perekonomian yang di utamakan, bukan kemakmuran perorangan.Sebab itu perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.Bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang sebab itu cabang-cabang produksi yang pentingbagi negeri dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus di kuasai oleh Negara.Kalau tidak, tampak produksi jatuh ke tangan orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak di tindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh ada di tangan perorangan , bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat sebab itu harus di kuasai oleh Negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Rambi Rizal. 1997. Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia. Yogyakarta : PT Tiara Walana Yogya)

Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik.Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet.Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Ciri-ciri demokrasi liberal adalah sebagai berikut :

·         Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat

·         Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah

·         Presiden bisa dan berhak berhak membubarkan DPR

·         Perdana Menteri diangkat oleh Presiden

( Rosiyanti Santi. 2007. Ekonomi. Bandung: Angkasa Bandung)

Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi Ekonomi Indonesia masih sangat buruk.Upaya untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat.Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat adalah sebagai berikut.

·         Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah.

·         Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 Miliar.

·         Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.

·         Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda.

·         Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.

·         Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai.

·         Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia.

·         Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.

·         Kabinet terlalu sering berganti menyebabakan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang.

·         Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.

Masalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah adalah :

·         Mengurangi jumlah uang yang beredar

·         Mengatasi Kenaikan biaya hidup.

Sementara masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah :

·         Pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.

(Arifin, Ramudi. 2003. Ekonomi Koprasi. Jatinagor: Ikopin Press)

C.     Menekan Masyarakat

Pada tahun 1945, mengeluarkan Osamu Seirei No. 31 tahun 1944 yang mengatakan bahwa rakyat dilarang menanam tebu dan menanam gula.Alasanya untuk mengurangi jumlah gula yang beredar juga untuk menekan masyarakat produksi.(Poesponegoro.M.D. 2008.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai Pustaka)

Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat.Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.

1)      Gunting Syafruddin

Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya.

Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.

2)      Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (menteri perdagangan).Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia).Programnya :Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950.Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini.Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :

·         Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.

·         Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.

·         Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.

·         Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.

·         Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.

·         Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Dampaknya program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

3)      Nasionalisasi De Javasche Bank

Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredi tharus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda.Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter.

Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis.Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.

4)      Sistem Ekonomi Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (mentri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah

·         Untuk memajukan pengusaha pribumi.

·         Agar para pengusaha pribumi Bekerjasama memajukan ekonomi nasional.

·         Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

·         Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.

Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina.Pelaksanaan kebijakan Ali-Baba,

·         Pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf.

·         Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional

·         Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.

Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab:Pengusaha pribumi kurang: pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.

5)      Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda.Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi :Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak.Tanggal 13 Februari1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak.Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda.Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Sukarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB.Dampaknya : Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

6)      Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.

Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara.Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang.Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.

RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

7)      Musyawarah Nasional Pembangunan

Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah.Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap).Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena :

·         Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.

·         Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.

·         Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.

·         Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia.

·         Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata. (Suharjoko Puji. 2007. Ekonomi. Bandung: Angkasa Bandung)

BAB III

KESIMPULAN

Indonesia akhirnya merdeka, masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsaindonesia setelah pendudukan jepang dan revolusi sangatlah besar.Perkebunan-perkebunan dan instalasi-instalasi industry diseluruh penjuru negeri rusak berat.Mungkin yang paling penting ialah bahwa laju pertumbuhan penduduk meningkat lagi.Produksi pangan meningkat, tetapi tidak cukup.

Perekonomian yang di utamakan, bukan kemakmuran perorangan.Sebab itu perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.Bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang sebab itu cabang-cabang produksi yang pentingbagi negeri dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus di kuasai oleh Negara.

Pada tahun 1945, mengeluarkan Osamu Seirei No. 31 tahun 1944 yang mengatakan bahwa rakyat dilarang menanam tebu dan menanam gula.Alasanya untuk mengurangi jumlah gula yang beredar juga untuk menekan masyarakat produksi.

TUGAS. MK SEJ. PER. EKONOMI DIAN NIITA.

KRISIS EKONOMI DI INDONESIA

Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah sejarah perekonomian

Oleh :

Dian nita 

Nirm :  4322311030004

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

(STKIP) SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

2014

KATA PENGANTAR

Assalamuaalaikum Wr,Wb

 Dengan mengucapkan syukur alhamdulilah berkat rahmat Allah  SWT , Penyusun dapat menyelesaikan  Penyusunsn makalah ini , makalah ini  untuk memenuhi tugas Pembuatan makalah dalam mata kuliah sejarah perekonomin. 

Dalam Penyusunan makalah ini Tidak Sedikit hambatan yang di hadapi penyusun, namun dengan Semangat dan kerja saya dan tidak ada bantuan dari semua pihak akhirnya makalah ini terselesaikan. dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan  rasa terima kasih  kepada dosen pengampu, mudriah mPd ,mata kuliah sejarah perekonomian yang telah membantu mengarahkan dan memberi batasan penyususunan materi makalah ini.

 Penyusun sangat menyadari  bahwa penyusun makalah ini masih jauh dari sempurna , sehingga kritik dan saranya  yang memebangun, harapan kami agar dapat berbuat lebih baik nantinya, dan Semoga makalah ini  dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan dapat memberikan manfaatnya bagi pembaca pada umumnya.

Rangkasbitung

Penulis

DAFTAR ISI

 HALAMAN JUDUL........................................................................................................

KATA PENGANTAR........................................................................................................
DAFTAR ISI.....................................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN....................................................................................................

A.Latar Belakang.......................................................................................................

B. Rumusan masalah...........................................................................................................

C.Tujuan.............................................................................................................................. 

BAB II PEMBAHASAN

.

A. perubahan ekonomi akibat perluasan imperialisme dan perubahan sosial ekonomi di Indonesia................................................

B. Revormasi ekonomi……………….………………………………………………….

C.Sistem ekonomi nasional…………………………………………….………………

D.Gambaran ekonomi di indonesia….…………………………………………………

E. kondisi ekonomi pada masa awal kemerdekaan sampai akhir orde lama.......................

BAB III PENUTUP..............................................................................

A.    Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

A.                Latar Belakang

KRISIS EKONOMI

            Kondisi perekonomian Indonesia yang buruk

Krisis moneter yang bermula dithailand telah merembet ke beberapa Negara asia lainnya, termasuk Indonesia. Didala laporan IMF, World Economic Outlook 1998, krisis itu digolongkan menjadi berbagai jenis, yaitu currency cricis, systemic financial cricis, serta foreign debt crisis, di Indonesia krisis itu mulai terasa sejak bulan juli 1997. Nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat yang yang didasarkan  pada kebijakan mengambang terkendali,sampai dengan bulan itumasih berkaisar Rp 2.430,00 per US$ 1.

Akan tetapi, sejak akhir juli, kondisinya bergeser semakin melemah. Dengan tujuan untuk mengamankan cadangan devisa, sejak tanggal 14 agustus 1997 Bank Indonesiauntuk mengubah sistem nilai tukar dari sistem mengambang terkendali menjadi sistem mengambang bebas , yang kemudian disusul oleh kebijakan-kebijakan lainnya. Ternyata, berbagai kebijakan Bank Indonesia dan pemerintahan hanay mampu meredamgejolak tersebut untuk sementara waktu, yaitu sampai minggu pertama bulan September 1997.

Setelah itu, nilai tukar rupiah diperdagangkan dengan kurs Rp 16.000,00 per US$ 1. Seiringg dengan merosotnya nilai rupiah, GNP Indonesia yang pernah mencapai US$ 1.300, merosot sampai ke tingkat US$ 400 Per kapita.

  

B.        Rumusan Masalah

1.  Menjelaskan perubahan ekonomi akibat perluasan imperialisme dan perubahan sosial ekonomidi Indonesia

2. Menjelaskan revormasi ekonomi   

3. Menjelaskan perkembangan dan menurunya perekonomian di indonesia

4. menjelaskan sistem ekonomi nasional

5. menjelaskan gambaran ekonomi di indonesia 

BAB II

PEMBAHASA

KRISIS EKONOMI DI INDONESIA

A.    PERUBAHAN EKONOMI AKIBAT PERLUASAN KOLONIALISME/IMPERIALISME DAN PERUBAHAN  DI BIDANG SOSIAL EKONOMI DI INDONESIA

Dalam bidang ekonomi, penghasilan penguasa pribumi makin berkurang. Sudah pasti keadan ini akan menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan para penguasa pribumi. Di pihak rakyat, khususnya para petani dibebani kewajiban untuk mengolah sebagian tanahnya untuk ditanami dengan tanaman-tanaman eskpor dan masih harus menyumbangkan tenaganya secara paksa kepada pemerintah kolonial.Hal inilah yang meruntuhkan perekonomian rakyat di Indonesia.

       Sejak awal ekonomi ke 19, pemerintah belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan baik di negeri belanda sendiri (pemberontakn rakyat belgia), maupun di Indonesia (terutama perlawanan diponegoro)sehingga negeri belanda dari bahaya kebangkrutan maka johanes van den bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas Negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas berat itu van den bopsch memutuskan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor.

Untuk itu yang perlu dilakukan ialah mengerahkantenaga rakyat tanh jajahan untuk melakukan penanaman tanaman yang hasil-hasilnya dapat laku dipasaran dunia dan dilakukan dengan system paksa. Setelah tiba di Indonesia (1830) van den bosch menyusun program  kerja sebagai berikut :

a.       Sistem sewa tanah dengan uang harus dihapus karena pemasukannya tidak banyak dan pelaksanaannya sulit.

b.      Sistem tanam bebas harus diganti dengan tanam wajib dengan jenis-jenis tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

c.       Pajak atas tanah harus dibayar dengan penyerahan sebagai an dari hasil tanamannya kepada pemerintah belanda.

Apa yang dilakukan oleh van den bosch itulahyang  kemudian dikenal dengan nama system tanam paksa atau cultuur stelsel. System tanam paksa yang diajukan oleh van den bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari system tanam wajib (VOC) dan system pajak tanah (rafles). Pelaksanaan system tanam paksa banyak menyimpang dari aturan pokonya dan cenderung  untuk mengadakan eksploitasi agraris semaksimal mungkin. Oleh karena itu, system tanam paksa menimbulkan akibat sebagai berikut:

a.       Bagi Indonesia (khususnya jawa)

1.      Sawah ladang menjadi terbengkelai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun  drastis.

2.      Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung risiko apabila gagal panen.

3.      Akibat bermacam-macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.

4.      Timbulnya bahaya kemiskinin yang makin berat

5.      Timbul bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Bahaya kelaparan  menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon (1843) demak (1849) dan grobogan (1850). Kejadian ini mengakibatkan jumlah penduduk menurun drastis, penyakit busung lapar ( hongorudim) juga berkembang dimana-mana.

B. REVORMASI EKONOMI

        Pada saat B.J habibie dilantik menjadi presiden, Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi  hal itu di sebabkan oleh krisis mata uang yang terjadi karena utang luar negeri yang luar biasa besarnya sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi seperempat dari nilai rupiah pada tahun 1997. Krisis yang telah menimbulkan kebangkrutan disektor industri dan manufaktur serta sector finansial , diperparah lagi dengan musim kemarau panjang yang disebabkan oleh El Nino mengakibatkan turunnya produksi beras, kerusuhan yang terjadi pada bulan mei 1998 telah menghancurkan pusat-pusat  bisnis perkotaan, khususnya di kalangan investor internasional dan keturunan cina yang memainkan peran dominan dalm ekonomi Indonesia. Lainnya moda keluar negeri dan hancurnya produksi serta distribusi barang-barang menyebabkan upaya pemulihan ekonomi menjadi sangat sulit dan mengakibatkan tingginya inflasi.

Semakin parahnya krisis ekonomi telah mendelegitimasi kerangka politik orde baru, yaitu trilogy pembangunan. Sasaran utama trilogy  pembangunan adalah keadilan, pembangunan ekonomi, dan stabilitas politik, sambil membatasi kebebasan social dan politik serta memusatkan sebagian besar kekuasaan pada tangan eksekutif. Kalangan mahasiswa dan kelompok-kelompok prodemokrasi menuntut agar segera duilakukan demokratisasi  system politik  dan diadakan pemilihan umum  dengan segera untuk memilih  umum secepat mungkin, pemerintah juga  berada di bawah tekanan yang kuat untuk menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme, (KKN).

Reformasi ekonomi yang di canangkan pemerintahan B.J Habibie sangat erat dengan program yang telah disetujui international monetary fund (IMF).Reformasi ekonomi itu sendiri mempunyi 3 tujuan ujtama, yaitu merestrukturisasi dan memperkuat sector keuangan dan perbankan, memperkuat basis sector riil ekonomi, serta menyediakan jarinagan pengaman social bagi mereka yang paling menderita akibat krisis (forrester, 20002). Reformasi sejalan dengan penjadwalan kembali utang luar negeri Indonesia .pemerintahan juga segera menyampaikan sebuah undang-undang anti monopoli ke parlemen sebagai langkah kea rah penegakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan wajar, yang akan memungkinkan pelaku ekonomi skala kecil bersaing.

Jumlah suplai beras yang memadai dengan harga terjangkau juga merupakan prioritas karena jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan terus bertambah. Untuk mencegah monopoli dan timbulnya penimbunan beras oleh pedagang besar dengan tujuan menaikkan harga, pemerintah telah mendorong keterlibatan pedagang menengah, kecil, dan koperasi untuk ikut serta dalam distribusi

C. PERKEMBANGAN DAN MENURUNNYA PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Rangkaian deregulai yang di keluarkan oleh pemerintah dampak besar pada perubahan struktur perbankan  nasional. Pasar keuangan semakin kompetitif.namun, deregulasitanpa disertai dengan aturan kehati-hatian  (prudential regulation) serta pengawasan atau surpeirvisi yang memadi akan berdampak buruk pada kinerja perbankan. 

Krisis ekonomi dan keuangan melanda Thailand berdampak pada perekonomian Negara-negara asean, termasuk Indonesia. Bahkan kontraksi perekonomian Indonesia (13,7 persen)dan Thailand (9,4 persen). Regulasi, supervisi dan sumber daya manusia yang dimiliki belum mampu menanggulangi  perubahan perekonomian. Demikian juga dengan balance sheet risk  yang belum didayagunakan dengan baik, sehingga banyak bank memiliki open position yang tinggi terhadap valuta asing dan tingkat suku bangsa. Penyalahgunaan kredit dan peraturan perbankan  seperti CAR (capital asset ratio)dan net open position belum di jalankan sempurna sehingga sehingga berakibat pada penurunan belum dijalankan sempurna  sehingga berakibat pada penurunan nilai rupiah, peningkatan suku bunga diatas ambang kewajaran dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan industry perbankan berada pada posisi yang sulit (adiningsih , 2001)indikasi memburuknya kstabilan ekonomi juga dapat dilihat dari tingginya jumlah kredit macet (non perfoming loan) dan CAR yang lebih rendah dari aturan yang ditetapkan bank idonesia.

Tingkat efisiensi yang dicapai merupakan cerminan dari kualitas kinerja yang baik. Pada dasarnya pengukuran kinerja sebuah lembaga keuangan hamper sama. Pada sektor perbankan, yang ditetapkan oleh bank Indonesia yang mengacupada unsur-unsur modal (capital), kualitas asset (asset quality), manajemen (management), earning likuiditas (likquidity) dan camel.

Beberapa pendapat menyimpulkan bahwa ukuran bank juga berpengaruh terhadap efisiensi. Penelitian yang dilakukan oleh rangan , (1988) menyatakan bahwa ukuran bank berpengaruh positip terhadap efisiensi. Penelitian yang dilakukan berpengaruh posistip  berpengaruh terhadap efisiensi. Artinya semakin besar suatu abank, akan semakin efisien, karena bank dapat memaksimalkan skala dan skup ekonominya. Hasil yang sama dapat dari penelitian grabowski (1994), (1990) bodied an merton (2000), miller dan noulas  (1996). Sementara penelitian yang dilakukan oleh ferrier dan lovell (1990), menyatakan sebaliknya dengan teknik programasi linear dan ekonometrika, mereka menyatakan bahwa bank yang kecil justru lebih efisien.

       Penelitian ini akan menganalisis kinerja  perbankan Indonesia dari efisiensi teknik dan mengupas factor-faktor yang menyebabkan terjadinya inefisiensi yang dapat menurunkan kinerja internal perbankan. Selama ini return  on equity (ROE), return on asst ( ROA ) asset turn over maupun return on permanent capital. Sementara dalam penilauian ini tidak menggunakan standar akuntansi, tetepai dengan data envelopment analisis (DEA) pada manajeriah perbankan.

D. SISTEM EKONOMI NASIONAL

Pengusaha-pengusaha Indonesia ternyata lamban menjadi dewasa, bahkan ada yang menyalahgunakan maksud pemerintah ini dengan mencari keuntunga  secara cepat bantuan kredit ini ternyata tidak efektif Sehingga program pemerintah tidak berhasil padahal pemerintah menambah beban keuangannya sehuingga menjadi salah satu sumber deposit. Cabinet sukiman yang memegang pemerintahan selama 10 bulan sejak april 1951 sampai februari 1952 berusaha membatasi krisis moneter .salah satu usaha yang ditempuh ialah melakukan nasionalisasi terhadap De javasche bank.

       

Krisis moneter yang dihadapi pemerintah ialah deposit anggaran belanja pada tahun 1952 sebanyak tiga miliar rupiah, ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Meskipun dilanda krisis moneter menteri keuangan jusuf wibisono golongan ekonomi lemah sesuai program benteng kepada mereka masih diberikan bantuan pinjaman.Dengan memberikan bantuan tersebut diharapkan para pengusaha yang merupakan produsen dapat menghemat defisa dengan mengurangi volume imfor.

Mr. Iskaq tjokrohadishurjo selaku mentri perekonomian dibawah kabinet lebih mengutamakan kebijakan indonesiasi, yaitu mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi dalam usaha merombak ekonomi dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional. 

Langkah-langkah yang diambil anatara lain mewajibkan perusahaan-perusahaan asing memberiakan pelatihan-pelatiahan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan mendirikan perusahan-perusahan Negara, perusahaan Negara, menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha swasta nasional serta memberikan perlindungan agar mampuh bersaing dengan perusahaan asing yang ada. Kebijakan pemerintah dibidang  perekonomian, terutama mengenai lisensi istimewa menimbulkan perbedaan parlemen, oleh tjikwan dan masyumi di ajukan mosi tidak percaya terhadap menteri perekonomian iskaq.

E. GAMBARAN EKONOMI DI INDONESI

     Kehidupan masyarakat selalu berubah sebagai akibat perkembanagan ilmu dan teknologi .selain itu, perubahan tersebut dapat disebabkan oleh kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah selama waktu tertentu. Untuk memahami keadaan ekonomi Indonesia masa kini, kiranya perlu diketahui  kejadian-kejadian pada masa lalu, yang secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut.

1.         Pada zaman penjajahan belanda

Menurut bung hatta, pada zaman penjajahan belanda kehidupan ekonomi Indonesia tertentu dijadikan sumber keuntungan bagi kaum penjajah. Pada waktu itu Negara kita diperlakukan sebagai “perusahaan” besar milik penjajah, rakyatnya dianggap sebagai sumber tenaga kerja atau buruh yang murah.Usaha-usaha besar berupa perkebunan, pertamabangan dan industry bukan untuk ditujukan sebagai menghasilkan barang yang diperlukan oleh rakayat melainkan untuk keperluan ekspor.Dasar perekonomian itu disebut “ekonomi ekspor”.

Usaha pertanian rakyat yang tidak menghasilkan barang ekspor kurang dibina. Misalnya, di daerah perkebunan karet milik rakyat diluar jawa tidak dikembangkan tanaman pangan, untuk menutup kekuranagan bahan makanan, pmerintah hindia belanda lebih suka mengeksporberas dari luar negri seperti Myanmar, thailan dan Negara lainnya untuk melindungi kaum penjajah .

2.         Pada zamanpenjajahan jepang

Kebijakan ekonomi pada zaman penjajahan jepang terutama di tujukan untuk membiyai keperluan perang asia pasifik. Sebagian besar peraturan/undang-undang hindia belanda masih berlaku sehingga kehidupan ekonomi terdiri dari atas tiga lapisan tidak banyak berubah, bedanya terletak pada pihak yang menguasai lapisan atas menghimpun dan untuk keperluan perang.

Masa awal kemerdekaam sampai akhir orde lama

Tahun-tahun pertama kemerdekaan sampai dengan tahun 1949 merupakan masa revolusi.Pada waktu itu, kehidupan ekonomi diwarnai oleh keadaan perang. Setelah pengakuan kedaulatan, bangsa Indonesia tidak segera dapat mulai mengadakan pembangunan ekonomi, sebab dari tahun 1949 sampai tahun 1959 terjuadi tujuh kali penggantian  kabinet sehingga kebijakan pemerintah selalu berubah-ubah.setelah presiden soekarno mendekritkan “kembali kewewnang pada UUD 1945” pemperintah mulai memegang pimpinan dalm kehidupan ekonomi. Sebelum itu, perusahaan belanda dan perusahaan asing lainnya telah diambil alih (antara tahun 1957-1945) dan dijadikan  perusahaa Negara (BUMN). 

Dengan demikian, pemerintahan mulai menguasai cabang-cabang perusahaan yang penting sesuai dengan ketentuan pasal 33 UUD 1945.Kelemahannya, kebijakan untuk mengambil alih perusahaan asing tidak disertai penyediaan tenaga kerja yang profesional sehingga banyak yang mengalami kemunduran.

Kebijakan ekonomi pemerintah sampai tahun 1950.

Setelah memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia segera melengkapi alat-alat kerumah tanggaannya sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat. Melalui siding-sidang PPKI yang diselenggarakan tanggal 2 september 1945, di bentuk kabinet pertama. Di pihak lain, bangsa Indonesia menghadapi tantangan baru dalam mengisi kemerdekaan, terutama dibidang politik dan ekonomi.

Di bidang ekonomi, kondisinya sangat buruk, hal ini di sebabkan oleh beberapa factor yaitu:

1.      Laju inflasisangat tinggi

2.      Beredarnya mata uang yang tidak terkendali

3.      Beredarnya uang cadangan sebesar 2,3 miliar

4.      Kas Negara kosong

5.       Pajak dan bea masuk terbatas

6.      Blokade ekonomi belanda.

Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintah berusaha melakukan dengan berbagai cara seperti:

1.      Menetapnya berlakunya tiga mata uang, yaitu mata uang belanda (golden), jepang (yen) dan mata uang yang dikeluarkannya Dejavasche bank (bank belanda yang berada di indonsia).

2.      Dengan persetujuan BP KNIP, Ir surachman (materi keunngan) mengadakan pinjaman nasional yang dikembalikan dalam jangka 40 tahun. Tujuan pinjaman nasional adalah untuk menggalang dana masyarakat guna menyelenggarakan pemerintahan.

3.      Mendirikan bank Negara Indonesia pada 1 november 1946. Tugas BNI adalah sebagai pengatur nilai tukar ORI dengan paluta asing.

4.      Mengadakan hubungan dengan pengusaha amerika seperti bankin and trading corporation (BTC).

5.      Mengeluarkan kebijakan rencana lima tahun yang dikenal dengan plankasimo.

DAFTAR PUSTAKA

Dwi ari listyani  abdul hamid, dkk. 1981. Sejarah umum 2. Jakarta depdikbud.

Ecko praptanto: Sjahrir, 1986. Ekonomi politik kebutuhan pokok, sebuah tinjauan prospektif. Jakarta: LP3E

Bawazir, said, dan jati pingkir sitanggang (1994), “memilih sahamuntuk portopolio optimal” , usahawan X1, P.

Sejarah nasional Indonesia V1: Herbert faith, op.cit., hlm. 332

Suradjiman Cristian Toweula Penerbitan dan percetakan : PT Balai Pustaka (persero) EKONOMI 2.

 Boediono, Dr. 1985. Ekonomi moneter, Yogyakarta: BPFE

Hayati tumbuh subur : Sejarah: Baduka, Wayan. 2000. Sejarah Nasional dan umum .Jakarta : Erlangga.