KRISIS
EKONOMI DI INDONESIA
Untuk
Memenuhi Tugas Mata Kuliah sejarah perekonomian
Oleh :
Dian
nita
Nirm
: 4322311030004
SEKOLAH
TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP)
SETIA BUDHI RANGKASBITUNG
2014
KATA
PENGANTAR
Assalamuaalaikum
Wr,Wb
Dengan mengucapkan syukur
alhamdulilah berkat rahmat Allah SWT ,
Penyusun dapat menyelesaikan Penyusunsn
makalah ini , makalah ini untuk memenuhi
tugas Pembuatan makalah dalam mata kuliah sejarah perekonomin.
Dalam
Penyusunan makalah ini Tidak Sedikit hambatan yang di hadapi penyusun, namun
dengan Semangat dan kerja saya dan tidak ada bantuan dari semua pihak akhirnya
makalah ini terselesaikan. dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pengampu, mudriah mPd ,mata
kuliah sejarah perekonomian yang telah membantu mengarahkan dan memberi batasan
penyususunan materi makalah ini.
Penyusun sangat menyadari bahwa penyusun makalah ini masih jauh dari
sempurna , sehingga kritik dan saranya
yang memebangun, harapan kami agar dapat berbuat lebih baik nantinya,
dan Semoga makalah ini dapat bermanfaat
bagi penyusun khususnya dan dapat memberikan manfaatnya bagi pembaca pada
umumnya.
Rangkasbitung
Penulis
DAFTAR
ISI
HALAMAN
JUDUL........................................................................................................
KATA
PENGANTAR........................................................................................................
DAFTAR ISI.....................................................................................................................
DAFTAR ISI.....................................................................................................................
BAB
I PENDAHULUAN....................................................................................................
A.Latar
Belakang.......................................................................................................
B.
Rumusan
masalah...........................................................................................................
C.Tujuan..............................................................................................................................
BAB II PEMBAHASAN
BAB II PEMBAHASAN
.
A. perubahan ekonomi
akibat perluasan imperialisme dan perubahan sosial ekonomi di Indonesia................................................
B. Revormasi
ekonomi……………….………………………………………………….
C.Sistem ekonomi
nasional…………………………………………….………………
D.Gambaran
ekonomi di indonesia….…………………………………………………
E. kondisi
ekonomi pada masa awal kemerdekaan sampai akhir orde lama.......................
BAB III PENUTUP..............................................................................
A. Penutup
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
KRISIS EKONOMI
Kondisi perekonomian Indonesia yang
buruk
Krisis moneter
yang bermula dithailand telah merembet ke beberapa Negara asia lainnya,
termasuk Indonesia. Didala laporan IMF, World Economic Outlook 1998, krisis itu
digolongkan menjadi berbagai jenis, yaitu currency cricis, systemic financial
cricis, serta foreign debt crisis, di Indonesia krisis itu mulai terasa sejak
bulan juli 1997. Nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat yang yang
didasarkan pada kebijakan mengambang
terkendali,sampai dengan bulan itumasih berkaisar Rp 2.430,00 per US$ 1.
Akan tetapi,
sejak akhir juli, kondisinya bergeser semakin melemah. Dengan tujuan untuk
mengamankan cadangan devisa, sejak tanggal 14 agustus 1997 Bank Indonesiauntuk
mengubah sistem nilai tukar dari sistem mengambang terkendali menjadi sistem
mengambang bebas , yang kemudian disusul oleh kebijakan-kebijakan lainnya.
Ternyata, berbagai kebijakan Bank Indonesia dan pemerintahan hanay mampu
meredamgejolak tersebut untuk sementara waktu, yaitu sampai minggu pertama
bulan September 1997.
Setelah itu,
nilai tukar rupiah diperdagangkan dengan kurs Rp 16.000,00 per US$ 1. Seiringg
dengan merosotnya nilai rupiah, GNP Indonesia yang pernah mencapai US$ 1.300,
merosot sampai ke tingkat US$ 400 Per kapita.
B. Rumusan Masalah
1. Menjelaskan perubahan ekonomi akibat
perluasan imperialisme dan perubahan sosial ekonomidi Indonesia
2. Menjelaskan revormasi ekonomi
3. Menjelaskan perkembangan dan menurunya
perekonomian di indonesia
4. menjelaskan
sistem ekonomi nasional
5. menjelaskan
gambaran ekonomi di indonesia
BAB II
PEMBAHASA
KRISIS
EKONOMI DI INDONESIA
A. PERUBAHAN
EKONOMI AKIBAT PERLUASAN KOLONIALISME/IMPERIALISME DAN PERUBAHAN DI BIDANG SOSIAL EKONOMI DI INDONESIA
Dalam
bidang ekonomi, penghasilan penguasa pribumi makin berkurang. Sudah pasti
keadan ini akan menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan para penguasa pribumi.
Di pihak rakyat, khususnya para petani dibebani kewajiban untuk mengolah
sebagian tanahnya untuk ditanami dengan tanaman-tanaman eskpor dan masih harus
menyumbangkan tenaganya secara paksa kepada pemerintah kolonial.Hal inilah yang
meruntuhkan perekonomian rakyat di Indonesia.
Sejak awal ekonomi ke 19, pemerintah
belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan baik di
negeri belanda sendiri (pemberontakn rakyat belgia), maupun di Indonesia
(terutama perlawanan diponegoro)sehingga negeri belanda dari bahaya
kebangkrutan maka johanes van den bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di
Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi
kekosongan kas Negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk
melaksanakan tugas berat itu van den bopsch memutuskan kebijaksanaannya pada
peningkatan produksi tanaman ekspor.
Untuk itu yang perlu dilakukan ialah
mengerahkantenaga rakyat tanh jajahan untuk melakukan penanaman tanaman yang
hasil-hasilnya dapat laku dipasaran dunia dan dilakukan dengan system paksa.
Setelah tiba di Indonesia (1830) van den bosch menyusun program kerja sebagai berikut :
a. Sistem
sewa tanah dengan uang harus dihapus karena pemasukannya tidak banyak dan
pelaksanaannya sulit.
b. Sistem
tanam bebas harus diganti dengan tanam wajib dengan jenis-jenis tanaman yang
sudah ditentukan oleh pemerintah.
c. Pajak
atas tanah harus dibayar dengan penyerahan sebagai an dari hasil tanamannya
kepada pemerintah belanda.
Apa yang dilakukan oleh van den
bosch itulahyang kemudian dikenal dengan
nama system tanam paksa atau cultuur stelsel. System tanam paksa yang diajukan
oleh van den bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari system tanam wajib
(VOC) dan system pajak tanah (rafles). Pelaksanaan system tanam paksa banyak
menyimpang dari aturan pokonya dan cenderung
untuk mengadakan eksploitasi agraris semaksimal mungkin. Oleh karena
itu, system tanam paksa menimbulkan akibat sebagai berikut:
a. Bagi
Indonesia (khususnya jawa)
1. Sawah
ladang menjadi terbengkelai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan
sehingga penghasilan menurun drastis.
2. Beban
rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil
panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung risiko apabila
gagal panen.
3. Akibat
bermacam-macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.
4. Timbulnya
bahaya kemiskinin yang makin berat
5. Timbul
bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian
meningkat drastis. Bahaya kelaparan
menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon (1843)
demak (1849) dan grobogan (1850). Kejadian ini mengakibatkan jumlah penduduk
menurun drastis, penyakit busung lapar ( hongorudim) juga berkembang
dimana-mana.
B. REVORMASI EKONOMI
Pada saat B.J habibie dilantik menjadi
presiden, Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi hal itu di sebabkan oleh krisis mata uang
yang terjadi karena utang luar negeri yang luar biasa besarnya sehingga
menurunkan nilai rupiah menjadi seperempat dari nilai rupiah pada tahun 1997.
Krisis yang telah menimbulkan kebangkrutan disektor industri dan manufaktur
serta sector finansial , diperparah lagi dengan musim kemarau panjang yang
disebabkan oleh El Nino mengakibatkan turunnya produksi beras, kerusuhan yang
terjadi pada bulan mei 1998 telah menghancurkan pusat-pusat bisnis perkotaan, khususnya di kalangan
investor internasional dan keturunan cina yang memainkan peran dominan dalm
ekonomi Indonesia. Lainnya moda keluar negeri dan hancurnya produksi serta
distribusi barang-barang menyebabkan upaya pemulihan ekonomi menjadi sangat
sulit dan mengakibatkan tingginya inflasi.
Semakin
parahnya krisis ekonomi telah mendelegitimasi kerangka politik orde baru, yaitu
trilogy pembangunan. Sasaran utama trilogy
pembangunan adalah keadilan, pembangunan ekonomi, dan stabilitas
politik, sambil membatasi kebebasan social dan politik serta memusatkan
sebagian besar kekuasaan pada tangan eksekutif. Kalangan mahasiswa dan
kelompok-kelompok prodemokrasi menuntut agar segera duilakukan
demokratisasi system politik dan diadakan pemilihan umum dengan segera untuk memilih umum secepat mungkin, pemerintah juga berada di bawah tekanan yang kuat untuk
menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme, (KKN).
Reformasi
ekonomi yang di canangkan pemerintahan B.J Habibie sangat erat dengan program
yang telah disetujui international monetary fund (IMF).Reformasi ekonomi itu
sendiri mempunyi 3 tujuan ujtama, yaitu merestrukturisasi dan memperkuat sector
keuangan dan perbankan, memperkuat basis sector riil ekonomi, serta menyediakan
jarinagan pengaman social bagi mereka yang paling menderita akibat krisis
(forrester, 20002). Reformasi sejalan dengan penjadwalan kembali utang luar
negeri Indonesia .pemerintahan juga segera menyampaikan sebuah undang-undang
anti monopoli ke parlemen sebagai langkah kea rah penegakan lingkungan bisnis
yang lebih transparan dan wajar, yang akan memungkinkan pelaku ekonomi skala
kecil bersaing.
Jumlah
suplai beras yang memadai dengan harga terjangkau juga merupakan prioritas
karena jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan terus bertambah. Untuk
mencegah monopoli dan timbulnya penimbunan beras oleh pedagang besar dengan
tujuan menaikkan harga, pemerintah telah mendorong keterlibatan pedagang
menengah, kecil, dan koperasi untuk ikut serta dalam distribusi
C. PERKEMBANGAN
DAN MENURUNNYA PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Rangkaian
deregulai yang di keluarkan oleh pemerintah dampak besar pada perubahan
struktur perbankan nasional. Pasar
keuangan semakin kompetitif.namun, deregulasitanpa disertai dengan aturan
kehati-hatian (prudential regulation)
serta pengawasan atau surpeirvisi yang memadi akan berdampak buruk pada kinerja
perbankan.
Krisis
ekonomi dan keuangan melanda Thailand berdampak pada perekonomian Negara-negara
asean, termasuk Indonesia. Bahkan kontraksi perekonomian Indonesia (13,7
persen)dan Thailand (9,4 persen). Regulasi, supervisi dan sumber daya manusia
yang dimiliki belum mampu menanggulangi
perubahan perekonomian. Demikian juga dengan balance sheet risk yang belum didayagunakan dengan baik,
sehingga banyak bank memiliki open position yang tinggi terhadap valuta asing
dan tingkat suku bangsa. Penyalahgunaan kredit dan peraturan perbankan seperti CAR (capital asset ratio)dan net open
position belum di jalankan sempurna sehingga sehingga berakibat pada penurunan
belum dijalankan sempurna sehingga
berakibat pada penurunan nilai rupiah, peningkatan suku bunga diatas ambang
kewajaran dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan industry perbankan
berada pada posisi yang sulit (adiningsih , 2001)indikasi memburuknya kstabilan
ekonomi juga dapat dilihat dari tingginya jumlah kredit macet (non perfoming
loan) dan CAR yang lebih rendah dari aturan yang ditetapkan bank idonesia.
Tingkat
efisiensi yang dicapai merupakan cerminan dari kualitas kinerja yang baik. Pada
dasarnya pengukuran kinerja sebuah lembaga keuangan hamper sama. Pada sektor
perbankan, yang ditetapkan oleh bank Indonesia yang mengacupada unsur-unsur
modal (capital), kualitas asset (asset quality), manajemen (management),
earning likuiditas (likquidity) dan camel.
Beberapa
pendapat menyimpulkan bahwa ukuran bank juga berpengaruh terhadap efisiensi.
Penelitian yang dilakukan oleh rangan , (1988) menyatakan bahwa ukuran bank
berpengaruh positip terhadap efisiensi. Penelitian yang dilakukan berpengaruh
posistip berpengaruh terhadap efisiensi.
Artinya semakin besar suatu abank, akan semakin efisien, karena bank dapat
memaksimalkan skala dan skup ekonominya. Hasil yang sama dapat dari penelitian
grabowski (1994), (1990) bodied an merton (2000), miller dan noulas (1996). Sementara penelitian yang dilakukan
oleh ferrier dan lovell (1990), menyatakan sebaliknya dengan teknik programasi
linear dan ekonometrika, mereka menyatakan bahwa bank yang kecil justru lebih
efisien.
Penelitian ini akan menganalisis
kinerja perbankan Indonesia dari
efisiensi teknik dan mengupas factor-faktor yang menyebabkan terjadinya
inefisiensi yang dapat menurunkan kinerja internal perbankan. Selama ini
return on equity (ROE), return on asst (
ROA ) asset turn over maupun return on permanent capital. Sementara dalam
penilauian ini tidak menggunakan standar akuntansi, tetepai dengan data
envelopment analisis (DEA) pada manajeriah perbankan.
D. SISTEM
EKONOMI NASIONAL
Pengusaha-pengusaha
Indonesia ternyata lamban menjadi dewasa, bahkan ada yang menyalahgunakan
maksud pemerintah ini dengan mencari keuntunga
secara cepat bantuan kredit ini ternyata tidak efektif Sehingga program
pemerintah tidak berhasil padahal pemerintah menambah beban keuangannya
sehuingga menjadi salah satu sumber deposit. Cabinet sukiman yang memegang
pemerintahan selama 10 bulan sejak april 1951 sampai februari 1952 berusaha
membatasi krisis moneter .salah satu usaha yang ditempuh ialah melakukan nasionalisasi
terhadap De javasche bank.
Krisis moneter yang dihadapi pemerintah
ialah deposit anggaran belanja pada tahun 1952 sebanyak tiga miliar rupiah,
ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah.
Meskipun dilanda krisis moneter menteri keuangan jusuf wibisono golongan
ekonomi lemah sesuai program benteng kepada mereka masih diberikan bantuan
pinjaman.Dengan memberikan bantuan tersebut diharapkan para pengusaha yang
merupakan produsen dapat menghemat defisa dengan mengurangi volume imfor.
Mr.
Iskaq tjokrohadishurjo selaku mentri perekonomian dibawah kabinet lebih
mengutamakan kebijakan indonesiasi, yaitu mendorong tumbuh dan berkembangnya
pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi dan berkembangnya
pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi dalam usaha merombak ekonomi dan
berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional.
Langkah-langkah yang diambil
anatara lain mewajibkan perusahaan-perusahaan asing memberiakan
pelatihan-pelatiahan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia
agar dapat menduduki jabatan-jabatan mendirikan perusahan-perusahan Negara,
perusahaan Negara, menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha swasta nasional
serta memberikan perlindungan agar mampuh bersaing dengan perusahaan asing yang
ada. Kebijakan pemerintah dibidang
perekonomian, terutama mengenai lisensi istimewa menimbulkan perbedaan
parlemen, oleh tjikwan dan masyumi di ajukan mosi tidak percaya terhadap
menteri perekonomian iskaq.
E. GAMBARAN
EKONOMI DI INDONESI
Kehidupan masyarakat selalu berubah
sebagai akibat perkembanagan ilmu dan teknologi .selain itu, perubahan tersebut
dapat disebabkan oleh kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah selama waktu
tertentu. Untuk memahami keadaan ekonomi Indonesia masa kini, kiranya perlu
diketahui kejadian-kejadian pada masa
lalu, yang secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut.
1. Pada zaman penjajahan belanda
Menurut
bung hatta, pada zaman penjajahan belanda kehidupan ekonomi Indonesia tertentu
dijadikan sumber keuntungan bagi kaum penjajah. Pada waktu itu Negara kita
diperlakukan sebagai “perusahaan” besar milik penjajah, rakyatnya dianggap
sebagai sumber tenaga kerja atau buruh yang murah.Usaha-usaha besar berupa
perkebunan, pertamabangan dan industry bukan untuk ditujukan sebagai
menghasilkan barang yang diperlukan oleh rakayat melainkan untuk keperluan
ekspor.Dasar perekonomian itu disebut “ekonomi ekspor”.
Usaha
pertanian rakyat yang tidak menghasilkan barang ekspor kurang dibina. Misalnya,
di daerah perkebunan karet milik rakyat diluar jawa tidak dikembangkan tanaman
pangan, untuk menutup kekuranagan bahan makanan, pmerintah hindia belanda lebih
suka mengeksporberas dari luar negri seperti Myanmar, thailan dan Negara
lainnya untuk melindungi kaum penjajah .
2. Pada zamanpenjajahan jepang
Kebijakan
ekonomi pada zaman penjajahan jepang terutama di tujukan untuk membiyai
keperluan perang asia pasifik. Sebagian besar peraturan/undang-undang hindia
belanda masih berlaku sehingga kehidupan ekonomi terdiri dari atas tiga lapisan
tidak banyak berubah, bedanya terletak pada pihak yang menguasai lapisan atas
menghimpun dan untuk keperluan perang.
Masa awal
kemerdekaam sampai akhir orde lama
Tahun-tahun
pertama kemerdekaan sampai dengan tahun 1949 merupakan masa revolusi.Pada waktu
itu, kehidupan ekonomi diwarnai oleh keadaan perang. Setelah pengakuan
kedaulatan, bangsa Indonesia tidak segera dapat mulai mengadakan pembangunan
ekonomi, sebab dari tahun 1949 sampai tahun 1959 terjuadi tujuh kali
penggantian kabinet sehingga kebijakan
pemerintah selalu berubah-ubah.setelah presiden soekarno mendekritkan “kembali
kewewnang pada UUD 1945” pemperintah mulai memegang pimpinan dalm kehidupan
ekonomi. Sebelum itu, perusahaan belanda dan perusahaan asing lainnya telah
diambil alih (antara tahun 1957-1945) dan dijadikan perusahaa Negara (BUMN).
Dengan demikian,
pemerintahan mulai menguasai cabang-cabang perusahaan yang penting sesuai
dengan ketentuan pasal 33 UUD 1945.Kelemahannya, kebijakan untuk mengambil alih
perusahaan asing tidak disertai penyediaan tenaga kerja yang profesional
sehingga banyak yang mengalami kemunduran.
Kebijakan
ekonomi pemerintah sampai tahun 1950.
Setelah
memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia segera melengkapi alat-alat kerumah
tanggaannya sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat. Melalui siding-sidang
PPKI yang diselenggarakan tanggal 2 september 1945, di bentuk kabinet pertama.
Di pihak lain, bangsa Indonesia menghadapi tantangan baru dalam mengisi
kemerdekaan, terutama dibidang politik dan ekonomi.
Di bidang
ekonomi, kondisinya sangat buruk, hal ini di sebabkan oleh beberapa factor
yaitu:
1. Laju
inflasisangat tinggi
2. Beredarnya
mata uang yang tidak terkendali
3. Beredarnya
uang cadangan sebesar 2,3 miliar
4. Kas
Negara kosong
5. Pajak dan bea masuk terbatas
6. Blokade
ekonomi belanda.
Untuk
mengatasi krisis ekonomi, pemerintah berusaha melakukan dengan berbagai cara
seperti:
1. Menetapnya
berlakunya tiga mata uang, yaitu mata uang belanda (golden), jepang (yen) dan
mata uang yang dikeluarkannya Dejavasche bank (bank belanda yang berada di
indonsia).
2. Dengan
persetujuan BP KNIP, Ir surachman (materi keunngan) mengadakan pinjaman
nasional yang dikembalikan dalam jangka 40 tahun. Tujuan pinjaman nasional
adalah untuk menggalang dana masyarakat guna menyelenggarakan pemerintahan.
3. Mendirikan
bank Negara Indonesia pada 1 november 1946. Tugas BNI adalah sebagai pengatur
nilai tukar ORI dengan paluta asing.
4. Mengadakan
hubungan dengan pengusaha amerika seperti bankin and trading corporation (BTC).
5. Mengeluarkan
kebijakan rencana lima tahun yang dikenal dengan plankasimo.
DAFTAR PUSTAKA
Dwi ari listyani abdul hamid, dkk. 1981. Sejarah umum 2.
Jakarta depdikbud.
Ecko praptanto: Sjahrir, 1986.
Ekonomi politik kebutuhan pokok, sebuah tinjauan prospektif. Jakarta: LP3E
Bawazir, said, dan jati pingkir
sitanggang (1994), “memilih sahamuntuk portopolio optimal” , usahawan X1, P.
Sejarah nasional Indonesia V1:
Herbert faith, op.cit., hlm. 332
Suradjiman Cristian Toweula Penerbitan
dan percetakan : PT Balai Pustaka (persero)
EKONOMI 2.
Boediono, Dr. 1985. Ekonomi moneter, Yogyakarta: BPFE
Hayati
tumbuh subur : Sejarah: Baduka, Wayan. 2000. Sejarah Nasional dan umum .Jakarta : Erlangga.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar