KERISIS EKONOMI DAN
PENGARUHNYA DI INDONESIA
Di
susun untuk memenuhi salah satu mata kuliah Sejarah Ekonomi
Dosen
pembimbing : Mudriah M.pd
Di susun oleh
Nurhasanah
4322311030016
Sejarah
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) SETIA BUDHI RANGKASBITUNG
20013/2014
BAB
I
PENDAHULUAN
a. Latar
belakang
Perekonomian
Indonesia sebagai warisan kolonia Hindia Belanda sangat tergantung pada nilai
ekspor yaitu hasul perkebunan tebu, tembakau, karet, the, kina, kelapa sawit
dan sebagainya. Di samping itu juga hasil tambang dan minyak bumi, batu bara
dan timah.
Dengan demikian keadaan ekonomi Indonesia sangkat tergoncang bila
terjadi perubahan harga di pasaran dunia.
Apabila barang eksport tinggi
harganya, maka timbul kenaikan kemakmuran di Indonesia, yang lambat laun akan
menghilang kembali seiring dengan jatuhnya harga di pasaran dunia.
Maka
besarlah kesulitan yang tibul sebagai akibat krisis dunia tahun 1929,
lebih-lebih ketika inggris dan dominion-dominionnya, jepang dan amerika serikat
mendevaluasi uangnya (jepang pada tahun 1932 dan amerika Serikat pada tahun
1933) dengan kemerosotan harga-harga di pasaran dunia, maka harga barang-barang
Indonesia jatuh lebih rendah daripada ongkos pokonya.
Akibat kehidupan rakyat
dan kaum buruh yang sangat buruk, serta kaum modal asing bersama pemerintahan
kolonial HIndia Belanda mengambil
keuntungan besar terhadap eksport dari Indonesia yang sangat meningkat untuk
memenuhi kebutuhan Eropa sesudah perang, timbulah aksi-aksi kaum buruh yang menuntut
perbaikan nasib. Antara tahun 1920-1925 adalah masa aksi-aksi pemogok kaum
buruh di Indonesia.
Di tengah kesulitan ekonomi seperti ini banyak kaum tani
dan buruh masuk dalam naungan pengaruh organisasi-organisasi yang berhaluan
komunis seperti VSTP (serikat buruh kreta api)
serikat buruh percetakan, serikat buruh pelabuhan, dan lain-lain.
Pemerintahan
pada perinsipnya telah menempuh kebijikan yang eksploisit dalam mengatur
perpajakan di dalam undang-undang.
Contoh system pemerintahan jepang yang
menganut system pemerintahan yang aktif mengatur kebijakan anggaran terutama
bidang perpajakan, mengutamakan pada sector-sektor kecil yang di dahulukan untuk di bangun dan juga
pada sector usaha menengah sebagai sasaran utama.
Keberadan pemerintahan di
anggap sebagai sumber yang mampu memberikan biaya untuk dapat berkembang lebih
besar.
Sehingga tidak di bolehkan membiayai sector usaha kecil untuk membiayai
tersebut merupakan system penjajahan
(prosiding pajak
dan reterbusi daerah peluang dan tantangan dalam pemungutan, made benyamin,
lembaga penelitian universitas hasanudin 2001)
b. Rumusan
masalah
Ø Menganalisis
tentang pemikiran ekonomi nasional
Ø Menjelasaka
system ekonomi Liberal
Ø Menganalisis
pembangunan ekonomi pada masa soeharto
Ø Penjelaskan
perubahasn ekonomi yang ada di minangkabau
Ø Menjelaskan
manfaat dan akibat penanaman modal
swasta barat di Indonesia
c. Tujuan
Makalah ini
bertujuan untuk mahasiswa agar pahan dan tau bagaimana kerisis ekonomi dan
pengaruhnya di Indonesia, serta untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah
sejarah ekonomi.
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Pemikiran
ekonomi nasional
Perhatian
terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi di curahkan oleh Dr.Sumitro
Djojohadikusumo, yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada
hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru.
Yang perlu di lakukan adalah
mengubah struktur ekonomi umumnya dari ekonomi colonial ke ekonomi
nasional.Sumitro mencoba memperaktikan pemikirkan itu pada sector
perdagangan.Ia berpendapat bahwa pada bangsa Indonesia harus selekas mungkin
ditumbuhkan kelas pengusaha. Para pengusaha bangsa Indonesia yang pada umumnya
bermodal lemah, di beri kesempatan untuk berpartisipasi membangun ekonomi
nasional.
Pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha itu, baik
dalam bentuk bimbingan konkret maupun dengan bantuan pemerintah kredit karena
pemerintah menyadari bahwa pengusaha-pengusaha Indonesia pada umumnya tidak
mempunyai modal yang cukup jika usaha ini berhasil, secara bertahap pengusaha
bangsa Indonesia akan dapat berkembang maju, dan tujuan mengubah struktur
ekonomi colonial di bidang perdagangan akan tercapai.
(sejarah
nasional Indonesia VI, marwati djoened Poesponegoro, edisi pemutakhiran,
Jakarta balai pustaka 2008)
B.
Sistem
ekonomi Liberal
Pemerintah RIS
sebagai pemerintah peralihan telah meletakan landasan bagi pembangunan ekonomi
Indonesia, walaupun landasan itu tidak begitu kokoh dan sempurna.
Sesudah RIS
menjelma menjadi Negara Kesatuan RI, tetap di antut system Demokrasi
Liberal.Demikian juga system Ekonominya adalah system ekonomi liberal yang
berlandaskan kepada persaingan bebas.Perkembangan ekonomi Indonesia tidak
menuju kea rah yang stabilbahkan sebaliknya.Hal ini di sebabkan oleh beberapa
factor. Factor-faktor tersebut adalah:
a. Bahwa
pemerintah saat itu mewarisi setruktur ekonomi yang berat sebelah, yaitu hanya
menggantungkan diri pada hasil pertanian, Khusunya perkebunan. Dengan kurangnya
permintaan barang-barang eksport hasil perkebunan, sudah pasti laju eksport
kita menurun, sektor produksi lainnya seperti pertambangan dan industry, belum
di kembangkan.
b. Keamanan
dalam negri sangat berpengaruh bagi kelancaran perekonomian sedangkan oprasi
keamanan dalam negri memerlukan biaya yang besar.
c. Ketidakstabilan
politik, yang menyebabkan masing-masing cabinet membuat program-perogram
sendiri yang makin meluas karena tuntutan golongannya atau penduduknya. Belum
adanya badan perancang yang mengarhkan prioritas pembangunan secara integral,
mengakibatkan naiknya pengeluaran pemerintah.
d. Politik
keuangan pemerintah tidak di buat di Indonesia melainkan di negri Belanda pada
masa KMB, yang sangan menekat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil KMB
mengenai masalah tersebut memberi
kedudukan istimewa kepada belanda.
Jadi sumber
kemerosotan dan menurunnya pendapatan pemerintah dan tidak setabilan di bidang
ekonomi, saling berkaitan antara factor yang satu dengan yang lainya, di tambah
dengan pertambahan penduduk karena naiknya angka kelahiran.
Hal lainya adalah
karena dari pemerintah Belanda kita tidak mewarisi hasil-hasil ekonomi yang
cakap, sehingga di dalam mengubah system ekonomi colonial ke ekonomi nasional
tidak terasa perubahannya.
Sesudah
pengakuan kedaulatan , Indonesia menanggung bebean ekonomi dan keuangan sebagai
akibat ketentuan-ketentuan KBM: beban utang luar negri sebesar Rp 1.500 dan
utang dalam negri sejumlah Rp2.800 juta, struktur ekonomi yang di warisi berat
sebelah.ekspor masih tergantung kepada beberapa jenis hasil berkebunan.
Produksi barang-barang ekspor ini di bawah produksi sebelum perang dunia
II.Masalah jangka pendek yang harus di selesaikan oleh pemerintah adalah
mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup,
sedangkan masalah jangka panjang adalah masalah pertambahan penduduk dan
tingkat hidup yang rendah. Beban yang berat ini merupakan konsekuensi dari
pengakuan kedaulatan .
deficit pemerintah pada waktu itu sejumlah Rp5,1 miliar.
Defisi itu untuk sebagian berhasil di kurangi dengan pinjaman pemerintah, yaitu
dengan cara melakukan tindakan keuangan pada tanggal 20 maret 1950. Jumlah yang
di dapat dari pinjaman wajib sebesar Rp1,6 miliar.kemudian dengan kesepakatan
siding mentri Uni Indonesia-Belanda, di peroleh kredit sebesar
Rp200.000.000.00dari negeri Belanda.
Pada tanggal 13 Maret dibidang perdagangan
di adakan usaha untuk memajuak ekspor dengan system sertivikat devisa. Tujuan
pemerintah adalah untuk merangsang ekspor. Nilai tukar rupiah dari Rp3,80
setiap $1, menjadi Rp7,6 untuk setiap $1 untuk ekspor, dan Rp11,40 setiap $1 untuk
impor. System ini memberikan penghasilan yang besar kepada eksportir dalam rupiah sehingga mereka
dapat membayar lebih tinggi kepada produsen.
(sejarah
nasional Indonesia VI, marwati djoened Poesponegoro, edisi pemutakhiran,
Jakarta balai pustaka 2008)
C.
Pembangunan
ekonomi pada masa ordebaru (soeharto)
Kenangan akan
peristiwa berdarah 1966 segera memudar dari ingatan, seiring dengan
keberhasilan Presiden Soeharto dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang
cukup memadai secara per tahap.
Ada juga kelompok minoritas yang menganggap
bahwa presiden yang baru telah membangun suara rakyat dan berusaha menghambat
tumbuhnya masyarakat yang demokratis. Legalitas Supersemardan cara presiden
Soeharto menggantikan pendahulunya terus menjadi isu utama yang diperdebatkan.
Bagi presiden soeharto, sebuah rejim yang di dasarkan pada disiplin militer
bukanlah sesuatu yang sama sekali jlek.
Sampai
pertengahan tahun1960-an, berdasarkan setandar Bank Dunia, Indonesia di kenal
sebagai Negara paling miskin di Asia dan bahkan di dunia.
Ketika presiden
Soeharto mulai berkuasa, inflasi berada pada angka di atas 650 prsen pertahun
dan mata uang rupiah tidak ada harganya sama sekali. Memasuki awal tahun1960,
Indonesia telah menjadi “bangsa penimbun barang”.Ini berarti bahwa konsumen
menimbun barang sementara harga-harga bergerak melebihi laju kenaikan
pendapatan mereka. Para pemilik took menimbun barang agar mereka dapat
memperoleh keuntungan yang maksimal dengan menahan selama mungkin dan
melepasnya dengan harga tertinggi.
Satu-satunya pihak yang memperoleh ke
untungan dalam situasi ini adalah para spekulan. Presiden Soeharto memilih
mengambil tindakan yang tidak popular dengan menggunakan disiplin militer dan
menerapkan system :mereka yang ada di pihak kita dan mereka yang menentang
kita”
(soeharti, the life and legacy of Indonesia’s Second
Presiden, Retnowati Abdulgani, kata hati pustaka tahun 2007)
Krisis politik,
ekonomi, dan social
Pada pertengahan
tahun 1997, pasca pemilu VI Orde Baru, badai kerisis moneter yang cukup hebat
melanda bangsa Indonesia. Krisis yang bermula dari kemorosotan nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing secara tajam tidak hanya menyebabkan penurunan
aktivitas ekonomi yang di tandai oleh melesunya perekonomian, tapi juga
menyebabkan kerusakan dalam intitusi ekonomi penting, hal ini di susul oleh
hutang sebagai pengusaha yang jatuh
tempo pada 1998.
Perkiraan pertumbuhan ekonomi nol hingga dibawah nol persen,
laji inplasi diats dua digit, perubahan setatus swasembada menjadi pengimpor
beras, kelangkaan Sembilan bahan pokok, dan pembengkakan jumlah pengangguran
adalah pertanada ekonomi mengalami kebangkrutan.
(sejarah
nasional Indonesia dan umum untuk smu kelas3, wayan Badrika, erlangga Jakarta
2000
D.
Perubahan
dalam ekonomi minagkabau
Orang
eropa pertama kali masuk ke dataran tinggi minagkabau pada tahun 1818.Pada
tahun inilah, kita memiliki sejumlah catatan mengenai masyarakat minangkabau
yang didasarkan pengamatan tangan pertama.Catatannya tentu saja tidak memiliki
dimensi sejarah.
Dengan demikian, keterangan itu hamper tidak mencakup
perubahan-perubahan penting yang sedang dialami minangkabau. Perubahan itu
sendiri dimulai paling tidak sejak tahun 1780-an sehubungan dengan
perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam hubungan pasar luar. Namun analisis
orang luar ini sangat penting untuk membantu memahami dunia dataran tinggi
Minangkabau.Gambaran mereka mengenai kehidupan ekonomi masyarakat mungkin agak
bersipat satu dimensi dan setatis, tetapi memang harus dimulai dari gambaran
ini.
Orang Minagkabau dalam kampong dan pasarnya harus di tinjau lebih dahulu
sebelum kita bias mengikuti jalan bersejarah yang mereka tempuh untuk mencapai
tempat-tempat itu.
(gejolak ekonomi
kebangkita islam, dan gerakan padre minangkabau 1784-1847, Christine Dobbin,
komunitas bamboo mei 2008)
E.
Penanaman
modal Swastabarat di Indonesia
a. Perkembangan
penanaman modal Swasta barat di Indonesia
Selain
berdasarkan Undang-undang pokok Agraria 1870, kemajuan industry dan perdagangan
di Eropa serta hubungan Indonesia dengan negri Belanda semakin lancer karena
dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, telah mendorong kaum modal untuk
menanamkan modalnya di Indonesia. Dan harapan kaum modal swasta barat untuk
membuka tanah jajahan bagi perkembangan
ekonomi hindia-Belanda ternyata berjalan lancer.
Kaum modal
swasta membuka perkebunan-perkebunan besar seperi perkebunan kopi, the,
tembakau, tebu, coklat, kin, kelapa, dan kelapa sawit.Mereka juga mendirikan
bermacam-macam pabrik seperti pabrik rokok, pabrik gula, the dan lain-lain,
sehingga banyak penduduk desa yang tadinya bekerja sebagai pengrajin dan petani
kini menjadi buruh perkebunan dan buruh pabrik.
Dengan di bukanya perkebunan
besar dan pabrik-pabrik, maka penduduk desa dapat mengenal kebudayaan baru yang
datangnya dari negri asing.
Karena adanya
perkebunan-perkebunan itu, Hindia-belanda telah berhasil menjadi negri
pengeksport hasil perkebunan, dan perdagangan dengan luar negri terutama dengan
negri Belanda menjadi semakin ramai.
Untuk itu pelabuhan baru harus dibangun serta prasarana perhubungan darat
sepertijalan raya dan jalan kereta api harus pula diperhatikan.
Di samping kaum
modal swasta Barat, di Indonesia waktu itu juga terdapat orang-orang Cina dan
Arab yang bertindak sebagai pedagang perantara.Mereka masuk ke pedaleman,
mengumpulkan bahan hasil-hasil prkebunan dan pertania kemudian menjualnya ke
grosir-grosir untuk di eksport ke luarnegri.
Bahwa untuk memperlancar
perkembangan produksi tanaman eksport pemerintah Hindia-Belanda membangun
waduk-waduk dan sarana hubungan jalan seperti jalan raya dan jalan kereta api.
b. Akibat
penanaman modal Swasta Barat Bagi Rakyat Indonesia
Kemakmuran
banfgsa Indonesia yang telah diramalkan oleh kaum liberal dengan usaha
penanaman modal swasta asing, ternyata meleset, pada pertengahn jaman liberalism
di Indonesia, keadaan ekonomi rakyat Indonesia sudah menunjukan kecenderungan
kesengsaraan karena banyak bahan-bahan kebutuhan hidup rakyat yang tidak
terjangkau oleh daya beli masyarakat.
Kesengsaraan
rakya Indonesia pada jaman antara tahun 1870-1900 ini sebabkan oleh beberapa
factor, diantaranya perkembangan penduduk pulau jawa, Belanda belum benar-benar
berkuasa di luar pulau jawa, pajak yang di kenakan kepada penduduk pribumi
sangat memberatkan, dan merosotnya harga hasil-hasil perkebunan.
(sejarah
Indonesia dan dunia sma untuk kelas II
semester 3,drs. dodi R iskandar, CV. ARMICO, bandung 1987)
BAB
III
PENUTUP
Kesimpulan
Perhatian
terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi di curahkan oleh Dr.Sumitro
Djojohadikusumo, yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada
hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru.Yang perlu di lakukan adalah
mengubah struktur ekonomi umumnya dari ekonomi colonial ke ekonomi nasional.
Pemerintah
RIS sebagai pemerintah peralihan telah meletakan landasan bagi pembangunan
ekonomi Indonesia, walaupun landasan itu tidak begitu kokoh dan
sempurna.Sesudah RIS menjelma menjadi Negara Kesatuan RI, tetap di antut system
Demokrasi Liberal.
Sesudah
pengakuan kedaulatan , Indonesia menanggung bebean ekonomi dan keuangan sebagai
akibat ketentuan-ketentuan KBM: beban utang luar negri sebesar Rp 1.500 dan
utang dalam negri sejumlah Rp2.800 juta, struktur ekonomi yang di warisi berat
sebelah.ekspor masih tergantung kepada beberapa jenis hasil berkebunan.
Sampai
pertengahan tahun1960-an, berdasarkan setandar Bank Dunia, Indonesia di kenal
sebagai Negara paling miskin di Asia dan bahkan di dunia. Ketika presiden
Soeharto mulai berkuasa, inflasi berada pada angka di atas 650 prsen pertahun
dan mata uang rupiah tidak ada harganya sama sekali. Memasuki awal tahun1960,
Indonesia telah menjadi “bangsa penimbun barang”.
Orang
eropa pertama kali masuk ke dataran tinggi minagkabau pada tahun 1818.Pada
tahun inilah, kita memiliki sejumlah catatan mengenai masyarakat minangkabau
yang didasarkan pengamatan tangan pertama.Dengan demikian, keterangan itu
hamper tidak mencakup perubahan-perubahan penting yang sedang dialami
minangkabau.
Kaum
modal swasta membuka perkebunan-perkebunan besar seperi perkebunan kopi, the,
tembakau, tebu, coklat, kin, kelapa, dan kelapa sawit.Kesengsaraan rakya
Indonesia pada jaman antara tahun 1870-1900 ini sebabkan oleh beberapa factor,
diantaranya perkembangan penduduk pulau jawa, Belanda belum benar-benar
berkuasa di luar pulau jawa, pajak yang di kenakan kepada penduduk pribumi
sangat memberatkan, dan merosotnya harga hasil-hasil perkebunan.
Daftar pustaka
Gah Ina, Dra, Penuntun pelajaran sejarah bedsarkan
kurikulum 1984 SMA kelas III semester 5 dan 6,Ganeca Exact bandung, 1989.
Benyamin made, prosiding pajak dan reterbusi daerah peluang dan tantangan dalam
pemungutan, lembaga penelitian universitas hasanudin, 2001
Poesponegoro
Djoened Marwati, sejarah nasional
Indonesia VI, edisi pemutakhiran, Jakarta balai pustaka, 2008.
Abdulgain
Retnowati,soehartithe life and legacy of
Indonesia’s Second Presiden, kata hati pustaka tahun, 2007.
Erlangga Badrika
Wayan, sejarah nasional Indonesia dan
umum untuk smu kelas3, Jakarta, 2000.
Dobbin
Christine, gejolak ekonomi kebangkita
islam, dan gerakan padre minangkabau 1784-1847, komunitas bamboo, mei 2008.
Iskandar R Doni,
Drs, sejarah Indonesia dan dunia sma untuk kelas II semester 3,CV. ARMICO,
bandung 1987.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar